Hallo pengguna loyal web ini, lega kesempatan kali ini kita akan ceratai soal mengenai Berikut Ini Yang Tertera Kedalam Kekhususan Kawasan Papua Merupakan .Nah bagi itu, hendaknya kalian mengarifi apa jawaban atas soal ini simaklah penjelasan dibawah ini. Berikut Ini Yang Tersurat Kedalam Kekhususan Wilayah Papua Adalah .
ADVERTISEMENT CONTINUE READING BELOW Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Pembagian pemerintahan daerah ini sudah diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat 1 bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu bagaimana peran dan kedudukannya di negara Indonesia ini ? Yuk lihat penjelasan lengkapnya dan contoh daerah yang mendapat wewenangnya dibawah ini. A. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah sebagai berikut. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/ perwakilan lembaga internasional. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% seratus dua puluh lima persen dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undangundang. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. B. Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengakuan keistimewaan Provinsi DIY juga didasarkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, Kelembagaan Pemerintah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata ruang. Di antara keistimewaan DIY salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. C. Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Daerah Nanggroe Aceh Darussalam NAD merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah NAD menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada NAD dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Tambahan kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. D. Otonomi Khusus Papua Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsiprovinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciriciri sebagai berikut. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Bagaimana sekarang sudah jelas bukan, apa itu Daerah Khusus, Daerah Instimewa, dan Otonomi Khusus Di Negara Kita Indonesia serta undang=undang yang juga mengatur semua daerahnya agar bisa sesuai dengan tata kelola pemerintahan baik. Sehingga nantinya daerah-daerah yang diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan pemerintahnya dapat menyejahterakan rakyatnya. Sekian dari saya, terimakasih.
Berdirilembaga Peradilan Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah telah diberikan kekuasaan penuh untuk mengadili dan memeriksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Qanun No. 10 Tahun ArticlePDF AvailableAbstractIndonesia adalah negara kesatuan yang menggunakan konsep desentralisasi. Desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonom daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Praktek otonomi daerah dalam negara kesatuan tidak selalu sama, karena dipraktekkan juga otonomi daerah yang asymmetric. Salah satu bentuk otonomi daerah yang asymmetric adalah otonomi khusus. Salah satu daerah yang berstatus otonomi khusus adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Karenanya dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua dan Papua Barat mempunyai kekhususan dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, pelaksanaan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Juli – November 2015, Hal. 185 – 204 185 KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Syofyan Hadi, Email syofyan Yaffed Septian Bernada, Email yaffedseptian13 Abstrak Indonesia adalah negara kesatuan yang menggunakan konsep desentralisasi. Desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonom daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Praktek otonomi daerah dalam negara kesatuan tidak selalu sama, karena dipraktekkan juga otonomi daerah yang asymmetric. Salah satu bentuk otonomi daerah yang asymmetric adalah otonomi khusus. Salah satu daerah yang berstatus otonomi khusus adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Karenanya dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua dan Papua Barat mempunyai kekhususan dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, pelaksanaan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kunci Negara Kesatuan, Otonomi Daerah dan Daerah Khusus. PENDAHULUAN Dalam negara kesatuan, terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan pemerintahan tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daera, sehingga urusan pemerintahan dalam negara kesatuan tetap merupakan kebulata dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah pemerintah pusat atau yang disebut negara kesatuan sentralistik. Namun, dalam keyataannya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip otonomi daerah atau desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di penting penyelengaraan pemerintahan daerah adalah adanya kewenangan yang dimiliki untuk mengatur regelendad dan mengurus besturdad sendiri rumah tangganya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didesantrilisasikan, sistem pemerintahan daerahnya tidak selalu sama pemerintah pusat juga memberlakukan kebijakan otonomi khusus atau kerap disebut asymmetric decentralization, yaitu dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya kepada pemerintah daerah. Otonomi khusus adalah pengakuan pemerintah terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah Salah satu daerah yang mendapat status otonomi khusus adalah Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya diatur secara sentralistik oleh pemerintahan pusat. Pemberian status otonomi khusus tersebut diatur dengan Undang-Undang No 21 Tahun 1 Dosen Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 2 Alumni Program Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 3 Sinopsis Putusan 81/PUU-VIII/2010, Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 186 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sedangkan Provinsi Papua Barat diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2001. Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut, Provinsi Papua dan Papua Barat diberi kewenangan khusus untuk mengurus daerahnya. Kewenangan Provinsi Papua dan Papua Barat mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara implisit, pemberian kewenangan yang lebih kepada daerah otonomi khusus di bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya, seakan-akan memberikan kedaulatan kepada daerah otonomi khusus. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagamana kedudukan daerah khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Negara Kesatuan Rupublik Indonesia? 2. Apa Kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang Dengan dasar tersebut, maka 3 tiga jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Pendekatan peraturan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis mengenai otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang terkait dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis mengunakan analisis normatif preskriptif, sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. PEMBAHASAN 4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 35. 5 Ibid., h. 93. Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 187 1. Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia Ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” Ketentuan bahwa negara indonesiaadalah negara kesatuan yang berbentuk republik, memiliki makna sebagai negara tunggal yang monosentris berpusat satu, terdiri dari hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara dan satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah yang Menurut Bagir Manan, pada negara yang berbentuk kesatuan pemerintah pusat bertanggung jawabuntuk menjamin keutuhan negara kesatuan, karenanya harus dapat menjaminpelayanan yang sama atau keseragaman kepada seluruh rakyat,sehingga karena tanggung jawabnya ini penyelenggaraan pemerintah pusat cenderung bersifat Namun mengigat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas dan kondisi sosial budaya yang beraneka ragam, tentu saja sistem sentralistik tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh sebab itu dibutuhkan juga desentralisasi. Sistem sentralistik maupun desentralisasi dalam negara kesatuan tidak harus ditempatkan pada posisi yang berlawanan tetapi kedua sistem merupakan suatu rangkaian Kedua sistem ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, dimana sentralistik berfungsi sebagai keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelengaraan diberlakukannya desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasinya. Menurut Bagir Manan, ”Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi”.9 Pengertian otonomi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan pengertian otonomi daerah, yaitu“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan daerah yang menjalankan kewenangan urusan pemerintahan di daerah disebut daerah otonom adalah satuan pemerintah di daerah yang penduduknya berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan 6 HM. Agus Santosos, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta Pustaka pelajar, 2003. h. 107. 7 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1994, h. 17. 8 Benyamin Hoessein, Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, disampaikan pada diskusi kebijakan desentralisasi Bappenas, 27 November 2002, di akses melalui laman 9 Bagir Manan, Op. Cit., h. 2. Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 188 Pengertian daerah otonom dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 2014, yaitu“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Daerah dalam negara kesatuan dapat menjadi daerah otonom dikarenakan pemerintah pusat melakukan desentralisasi teritori. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, sehingga dibutuhkan tugas pembantuan dan pembantuan medebewind diartikan sebagai pembantu penyelengaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih rendah. Seperti dijelaskan di atas, dalam pelaksanan otonomi daerah selain desentralisasi dan tugas pembantuan, di indonesia juga diberlakukan asas dekonsentrasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi didasarkan pada hubungan hirarki antara pemerintah pusat dan daerah. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas dan beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Dari kewenangan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan melahirkan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, ketentuan tersebut adalah 1 Hubungan wewenang antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususas dan keragamana daerah. 2 Hubungan keungan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah mengunakan sitem residu atau Dalam sistem ini, secara umum telah ditentukan terlebih dahulu tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Yang dimaksud urusan pemerintahan terdapat dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu, “Urusan 10 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Daerah Otonomi, Jakarta Grasindo, 2005, h. 55-56. 11 Kuntana Magnar, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Armico, Bandung, 1984, h. 28. 12 Josef Riku kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Peyelenggaraannya,Rajawali Press, Jakarta, 1988, h. 15. Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 189 Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Batasan kewenang daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan adalah selain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014, yaitu urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan mutlak pemerintah pusat, namun pemerintah pusat dapat melimpahkan kewenangan tesebut kepada daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi namun sebagai urusan pemerintahan konkuren, urusan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sekaligus menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Selain hubungan pembagian urusan pemerintahan seperti yang dijelaskan di atas, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah hubungan kewenangan dalam keuangan. Kualitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan sejauh mana kemampuan daerah tersebut menjalankan urusan pemerintahan di daerah. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pusat kedaerah, harus pula disertai pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah Setelah sekian lama pengaturan keuangan daerah diatur secara sentralistik pada masa orde baru yang terbukti menciptakan disparitas penerimaan antara Pemerintah pusat dan daerah. Daerah yang memiliki sumber pendapatan yang besar tidak dapat mengelola keuangan secara mandiri sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat Dengan kebijakan pemberian kewenangan daerah dalam hal keuangan diharapkam mampu menjadikan daerah tersebut mandiri, sehingga mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. b. Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Perkembangan otonomi khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika khusus tercatat sejak zaman kolonial belanda, yang pada waktu itu disebut sebagai Zelfbestuurende Landschappen, kemudian berlanjut kepada penjajahan jepang yang disebut sebagai Koti/ Namun ketika dilihat dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya sebelum amademenyang dimaksud otomi khusus merujuk pada pengakuan terhadap daerah daerah yang mempunyai susunan asli, yaitu Swapraja dan Kesatuan Masyarakat. Mengutip pendapat Bagir Manan, bahwa Pasal 18 UUD 1945 merupakan sumber penyelenggaraan otonomi dapat dipahamkan sebagai normatifisasi gagasan-gagasan yang 13 Pheni Chalid, Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi Tantangan Dan Hambatan, Jakarta Kemitraan Untuk Tata Pemerintahan Yang Baik, 2005, h. 6. 14 Ibid. h. 8. 15 Muhammad Fajar Sidiq Widodo et. al.,Ratio LegisPembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Analisis Pasal 2 ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di akses melalui laman Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 190 mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara “hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”16 Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan UUD 1945 sudah melaksankan otonomi dengan penerapan asymmetric decentralization, namun masih terbatas pada daerah istimewa. Istilah daerah khusus muncul pada amandemen ke-II UUD 1945 oleh MPR tanggal 18 agustus tahun 2000. Tidak bisa dipungkiri istilah otonomi khusus merujuk pada daerah yang melakukan tuntutan kemerdekaan dalam arti memisahkan diri dari negara separatisme. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Happy Bone Zulkarnaen17 dari F-PG, mengingatkan Tentang keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, “…negara mengakui keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan Undang-Undang semangat yang nanti kita ingin munculkan kemarin ini adalah seperti masalah tuntutan Aceh, Irian…”. Setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya istilah daerah khusus disepakati oleh anggota MPR, pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat khusus tersebut tedapat dalam ketentuan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, ketentuan tersebut sebagai berikut 1 Negara mengaku dan menghormti satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yag diatur dengan Undang-Undang. 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam ratio decidendi Putusan MK No. 81/PUU-VIII/2010,18 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud Daerah Khusus adalah suatu daerah yang ditetapkan jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Salah satu daerah yang mendapat status otonomi khusus tersebut adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kekhususan tersebut diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dalam penyelengaraan pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk hal-hal yang tidak terdapat dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2001, Provinsi Papua dan Papua Barat juga terikat dengan UU No. 23 Tahun 2014. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 399 UU No. 23 Tahun 2014, disebutkan “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi 16 Bagir Manan Meyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta PSH Fakultas Ilmu Hukum UII, 2001. 17 Naskah komprehensif perubahan Undang-UndangNegara Kesatuan Republik Indonesia 1945, buku IV kekuasaan pemerintahan Negara jilid 2. h. 1364. File diunduh dari laman 18 Sinopsis putusan sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 81/PUU-VIII/2010 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. h. 39. Diakses dari laman Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 191 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut”. Arti kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf b UU Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, “Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”. Kekhususan tersebut diwujudkan dengan pengaturan kewenangan yang berbeda dengan daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti yang dinyatakan oleh Mahkah Konstitusi, bahwa alasan pemberian status otonomi khusus adalah terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya, sepertihalnya Provinsi Papua dan Papua Barat, alasan mendapatkan status otonomi khusus didasarkan pada keadaan sosial masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan ham. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2001, sebagai berikut “...Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik.” Dari penjelasan diatas, bahwa konsep asymmetric decentralization dalam bentuk otonomi khususyang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan karakteristik, potensi dan latar belakang sejarah Provinsi Papua dan Papua Barat kedalam sistem kebijakan nasional. Betapapun khususnya kewenangan yang dimiliki Provinsi Papua dan Papua Barat, daerah tersebut tetap merupakan daerah otonom dalam negara kesatuan. Karena Provinsi Papua dan Papua Barat adalah daerah otonom, maka tidak memiliki kedaulatan, sama seperti daerah otonom lainnya. Namun demikian, Papua dan Papua Barat memiliki kewenangan khusus yang berbeda dengan daerah otonom lainnya. 2. Kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat Tidak bisa dipungkiri pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat dikarenkan adanya gerakan separatis untuk memisahkan diri dari negara kesatua republik indonesia. Gerakan ini didasarkan pada persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaram hak asasi manusia HAM dan pengingakaran kesejahteraan rakyat itu Provinsi Papua dan Papua Barat juga dianggap tertinggal dari daerah lain di Indonesia baik dibidang kesehatan, pendidikan, serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kekhususan yang diatur dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, yaitu dapat memiliki bendera dan lambang daerah sebagai jati diri, adanya pengakatan sejumlah anggota DPRP dan DPRP sebagai badan legislatif daerah, gubernur dan wakil gubernur harus putera asli daerah Papua serta andanya pertimbangan 19 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, h. 48. Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 192 gubernur terhadap Pemerintah pusat dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan provinsi papua, adanya lembaga Majelis Rakyat Papua, nama kecamatan menjadi distrik. Adanya partai lokal, sistem noken dalam pelaksanaan pemilihan umum, adanya pengadilan adat, presentase besaran alokasi dana dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan serta adanya peraturan daerah khusus Perdasus di samping peraturan daerah Perda. Kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai berikut a. Kewenagan Memiliki Lambang Daerah yang Berbentuk Bendera dan lagu Daerah Selain bendera merah putih dan lagu kebangsaan indonesia raya yang digunakan sebagai persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan UU No. 24 Tahun 2009 yaitu “Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menjaga kehormatan yang menunjukan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Menciptakan ketertiban, kepastian dan standardisasi pengunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan”. Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan hak untuk memiliki dan menggunakan bendera serta lagu daerahnya sendiri sebagai identitas/jatidiri orang papua yang memiliki keberagaman sejarah, adat dan budaya, serta bahasa. Ketentuan mengenai kewenangan Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki lambang daerah yang berbentuk bendera dan lagu daerah tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001,“Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan”. Pengertian mengenai lambang daerah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah PP No. 77 Tahun 2007, yaitu “Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan mengenai jenis lambang daerah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 PP No. 77 Tahun 2007, yaitu jenis lambang daerah meliputi logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah, dan himne. Tujuan diberikan kewenangan memiliki lambang daerah bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakat daerah yang diwujudkan dalam lambang daerah, tujuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan umum PP No. 77 Tahun 2007 “Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud”. Dengan kewenangan memiliki lambang daerah bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, diharapkan pula dengan kewenagan ini, kebijakan yang diambil oleh Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 193 pemerintah pusat yang berkaitan dengan tanah papua harus dapat melindungi kepentingan masyarakat papua dan papua barat serta dapat memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak hak tradisionalnya. b. Pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP Berbeda dengan daerah lain di indonesia, di Provinsi Papua dan Papua Barat nomenclatur yang digunakan untuk meyebut lembaga DPRD adalah dengan sebutan DPR Papua DPRP. DPRP merupakan lembaga representative atau perwakilan rakyat yang merupakan perwujutan hak masyarakat papua dan papua barat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Seperti yang disebutkan di atas, selain pengunaan nomenclatur hal yang membedakan DPRP dengan DPR di daerah lain di Indonesia, adalah adanya kewenangan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, namun sejak kewenangan tersebut dihapus dengan UU No. 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan dikuatkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 81/PUU-VII/2010. Dengan dihapusnya kewenangan DPRP untuk memilih gubernur dan wakil gubernur sehingga dalam peyelengaraan pemerintahan daerah di indonesia, DPRP juga mempunyai kedudukan yang sama dengan DPRD, yaitu20 1. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. 2. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam hal fungsi, DPRP juga tidak berbeda jauh dengan DPRD, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014, yaitu, pertama fungsi Pembentukan Perda yaitu diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah Perda bersama Kepala Daerah. Hal yang membedakan dengan DPRP dengan DPRD dalam fungsi ini adalah produk hukum yang dihasilkan selain Perda bersama gubernur, juga mengesahkan peraturan daerah khusus Perdasus. Kedua fungsi anggaran yaitu diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. Ketiga fungsi pengawasan yaitu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perdasus, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal pemilihan anggota DPRP pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, bahwa anggota DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilian ini berbeda dengan Provinsi Papua dan Papua Barat, dimana pemilihan anggota DPRPsebagian diangkat dan sebagian lagi dipilih melalui pemilihan umum dari partai politik nasional dan/atau partai mengenai pengangkatan anggota DPR Papua terdapat dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001, “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”. 20 Asfi Manzilati, et. al, Penguatan Fungsi Legislatif Dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran Studi Di DPRD Kota Batu, Journal Of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, h. 10. Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 194 Pengakatan anggota DPRPditunjukan untuk pengisian kursi yang dialokasikan khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewakili masyarakat jumlah anggota DPR Papua berbeda dengan provinsi lain di indonesia, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat 4 UU No. 21 Tahun 2001,“Jumlah anggota DPRP adalah 1¼ satu seperempat kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Selain itu, dengan perubahan Undang-Undang pemerintahan daerah yang menjadi induk UU No. 21Tahun 2001, tidak lagi menempatkan badan perwakilan daerah sebagai lembaga legislatif daerah. Sehingga ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2001 “Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP”. Harus diadakan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014. c. Pengaturan Gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat Sejak dihapuskannya kewenangan DPRP untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, maka mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah secara langsung. Menurut Janpatar Simamora, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang Demokrasi dalam tingkat lokal ditunjukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di indonesia dalam pelaksanaan rekruitmen elite politik di pemerintah Hal yang membedakan syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernut di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan daerah lain di indonesia adalah adanya syarat harus orang asli orang asli papua dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf t UU No. 21 Tahun 2001, “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”. Penentuan calon gubernur dan wakil gubernur ditentukan oleh komisis pemilihan umum pada tingkat provinsi setelah mendapat persetujuan MRP. Guna mengejar ketertinggalan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan daerah lain di indonesia, gubernur juga diberikan kewenagan yang lebih di bidang tertentu, kewenangan tersebut adalah kewenagan dalam memberikan pertimbangan perjanjian internasional yang berkaitan dengan Provinsi Papua dan Papua Barat dan kewenangan memberikan persetujuan pengangkatan kepala kejaksaan tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam hal kewenangan Gubernur memberikan pendapat dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan papua, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat 6 UU No. 21 Tahun 2001, “Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”. Pengertian perjanjian internasional dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yaitu “Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta 21Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2011, h. 226. 22Ibid Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 195 menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa Hal yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa gubernur provinsi papua dan papaua barat memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan dibidang politik luar negeri, meskipun hanya terbatas pada daerahnya saja. Kewenangan yang dimiliki guburnur dalam memberikan pertimbangan terhadap perjanjian internasional yang dibuat pemerintah pusat, tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU N0. 24 tahun 2000, ketentuan tersebut adalah “Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”. Selain itu jika dilihat dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 dimana dalam ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri merupakan kewenangan absolute pemerintah pusat, sehingga bukan merupakan objek disentralisasi. Hakikat diadakanya otonomi daerah adalah pemberian kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan salah satu alasan yang digunakan untuk memberlakukan otonomi khusus di provinsi papua dan papua barat adalah adanya kesenjangan sosial. Sehingga menurut Penulis bukan merupakan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selama kewenangan tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat di Papua. Sedangkan dalam hal memberikan persetujuan terhadap pengangkatan kepala kejaksaan tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 52 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001, “Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur”. Pengunaan frasa “dengan persetujuan gubernur” hal ini menunjukan gubernur memiliki kewenangan dalam hal penentuan kepala kejaksaan tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kewenangan gubernur dalam memberikan persetujuan pengangkatan kepala kejaksaan tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah kewenangan dibidang yustisi. Dengan diaturnya kewenangan ini ditakutkan dapat menguransi idepedensi jaksa agung untuk menegakakan hukum di daerah Papua. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Provinsi Papua dan Papua Barat masih menganut hukum adat guna meyelesaikan perselisian yang terjadi dimasyarakatnya, sehingga masyarakat hukum adat harus mendapat perlindungan untuk melaksanakan ketentuan dalam hukum adatnya. Dengan keadaan nyata tersebut bukan berarti menjadikan Provinsi Papua dan Papua Barat berbeda dengan daerah lain dalam bidang yustisi dengan daerah lain di indonesia. sehingga menurut Penulis kewenangan gubernur dibidang yustisi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut penulis tidak tepat jika gubernur juga memiliki kewenagan dibidang yustisi, maka harus diadakan perubahan terkait dengan ketentuan tersebut. d. Adanya Majelis Rakyat Papua MRP Dengan status otonomi khusus, Provinsi Papua dan Papua Barat selain DPRP dan Gubernur sebagai pelaksana pemerintahan terdapat juga Majelis Rakyat Papua MRP. MRP Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 196 merupakan lembaga representasi masyarakat asli papua,sepeti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001, “Selain kekuasaanan legislatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, di Provinsi Papua dibentuk badan representasi kultur yang disebut Majelis Rakyat Papua yang memiliki wewenang tertentu untuk perlindungan hak-hak penduduk asli Papua”. Pembentukan lembaga MRP didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 PP No. 54 Tahun 2004 juncto PP Tahun 2008 Tentang Majelis Rakyat Papua. MRP berkedudukan di ibukota provinsi, sedangkan anggota MRP berjumlah ¾ tiga per empat jumlah anggota DPRP, dimana anggota MRP terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Yang mempunyai hak untuk menjadi anggota MRP adalah orang asli papua, yang dimaksud orang asli papua terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 PP No. 54 Tahun 2004 juncto PP No. 64 Tahun 2008, “Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”. Dan telah berusia 30 tahun dan maksimal berumur 60 Tahun. Selain itu calon anggota MRP juga tidak tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun atau lebih. Serta memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya sekolah dasar atau sederajat untuk wakil adat, Sekolah LanjutanTingkat Pertama SLTP atau sederajat untuk wakil agama dan perempuan. e. Penggunaan Nomenklatur Distrik Sebagai Nama Ganti Kecamatan Guna mendekatkan pemerintah daerah terhadap masyarakat di daerah tersebut, maka daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang disebut kecamatan. Pengertian kecamatan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 24 UU Tahun 2014, yaitu“Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”. Tujuan dibentuknya kecamatan terdapat dalam ketentuan Pasal 221 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014, ketentuan tersebut adalah “Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyaraka desa/kelurahan”. Pembentukan kecamatan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota, pembentukan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, persyaratan administratif. Karena kecamatan merupakan daerah administratif di bawah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut camat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 224 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014, yaitu “Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah”. Berbeda dengan daerah lain di indonesia, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki nama tersediri dalam penamaan wilayah admistrasi di bawah kabupaten/ di Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 197 daerah lain diindonesia mengunakan kecamatan sedangkan di Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan distrik untuk penunjukan wilayah tersebut. Pengertian distrik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf k UU No. 21 tahun 2001,yaitu “Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan, adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota”. Pengunaan nomenklatur distrik adalah sebuah bentuk kekususan yang dimiliki Provinsi Papua dan Papua Barat, namun mengenai kedudukan dan fungsinya sama dengan kecamatan, sehingga harus diadakan perubahan. Seperti yang disebutkan Muliadi Anangkota, “perubahan distrik harus secara menyeluruh yaitu menyangkut struktur dan kewenangan, dalam penataan distrik harus menyesuaikan dengan kondisi daerah kabupaten/kota di papua dan papua barat”.23 Sedangkan dalam hal kewenangan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Distrik Camat bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, mendekatkan pelayanan, mempersempit rentang kendali yang luas dan membantu terjadinya kaderisasi kepemimpinan Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa, meskipun pengunaan nomenklatur distrik merupakan kekususan Provinsi Papua dan Papua Barat, namun mengenai kedudukan serta fungsinya tetap sama dengan kecamatan. Karena masih sama maka harus diadakan perubahan baik disesuaikan dengan kekususan Provinsi Papua dan Papua barat maupun disesuaikan dengan ketentuan pengaturan pemerintahan daerah. f. Adanya Partai Politik Lokal Dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilukada di Provinsi Papua dan Papua Barat dimungkinkan adanya partai politik lokal. Ketentuan tersebut terdapat dalam Ketentuan Pasal 28 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2001 “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik”. Pengertian partai politik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 UU No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasiladan Undang-Undang Dasarnegara kesatuan Republik Indonesia”. Mengenai tata cara pembentukan partai politik lokal juga disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 28 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001, yaitu “Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hakikat fungsi dari partai politik adalah rekuitmen kepemimpinan yang demokratis, sehingga diharapkan supra struktur politik akan diisi oleh pemimpin-pemimpin yang akseptabel dan kapabel melalui 23 Muliadi Anangkota, Reposisi Distrik di Papua, Perspektif Kebijakan Penataan Kewenangan, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 12, April 2014, h. 58. 24 Sadu Wasistiono, Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa, Bandung Fokusmedia, 2009, h. 51. Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 198 proses yang Dalam hal rekuitmen partai politik lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat harus memprioritaskan masyarakat asli papua. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 28 ayat 3 UU No. 21 tahun 2001, yaitu “Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua”. Meskipun sampai Tahun 2014 belum ada satu partai politik lokal papua yang mengikutipenyelengaran pemilihan umum di indonesia. Karena pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan diatas belum dibentuk dalam Perdasus Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun dengan diberikan kewenangan dapat membentuk partai lokal di tanah papua, merupakan langkah maju pemerintah pusat guna mendukung perubahan di tanah ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan terkadang banyak ditentukan oleh kekuatan politik, sehingga dengan adanya partai politik lokal sangat diharapkan dapat menjadi penyeimbang maupun kontrol terhadap penyelengaran pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. g. Pengunaan Sistem Noken Dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum Pemilu Prinsip demokrasi dalam penyelengaraan pemilihan umum pemilu adalah menghendaki adanya “One man, one vote”dan one value” dengan asas langsung, umum, bebas, dan Berbeda dengan Provinsi Papua dan Papua Barat, dalam peyelenggaraan pemilihan umum baik yang bersifat lokal maupun nasional diberlakukan sistem noken. Sistem noken adalah sistem pemilihan umum yang penggunaannya menggunakan noken yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken yang digunakan dalam pemilu di papua dan papua barat mencerminkan kekuasaan kepala adat/suku, karena sistem noken tidak bisa dilepaskan dari hukum adat yang berlaku dimasyarakat tersebut. Dalam ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ disebutkan bahwa “Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya.” Sedangkan mengenai mekanisme pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya. Mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang, namun pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta 25 Oka Mahendra, Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, makalah diunduh dari laman 26 Methodius Kossay, Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia, jurnal diunduh dari laman pada minggu 26 desember 2015, pukul wib. Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 199 hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sehingga pengunaan noken dalam pemilu merupakan penghormatan simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik masyarakat papua. h. Pengadilan Hukum Adat Penegakan hukum di provinsi papua dan papua barat belum bisa dikatakan baik, banyaknya kasus HAM, tidak terlindunginya masyarakat minoritas serta masih dipegangnya kepercayaan akan adat istiadat yang turun menurut dari nenek dengan ketentuan Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 yaitu penghormatam terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya Dengan keadaan nyata tersebut, sehingga dalam penyelengaraan kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dan Papua Barat, selain adanya badan peradilan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan diakuinya pula peradilan adat dimasyarat hukum adat. Kewenangan memiliki peradilan hukum adat tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001, yaitu “Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu”. Pengertian peradilah hukum adat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2001, yaitu “Peradilan adat adalah peradilan Perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat dimana memiliki kewenangan memeriksa sengketa Perdata dan pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan”. Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 48 Tahun 2009, kewenangan memiliki badan peradilan selain yang ditentukan Undang-Undang jelas sangat bertentangan. Ketentuan tersebut adalah “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Senada dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, ditentukan “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”. Pengadilan adat memiliki susunan yangdidasarkan pada ketentuan hukum adat yang bersangkutan, sehingga susuan satu suku dengan suku lain di tanah papua tidaklah sama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 51 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001,“Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan”. Dalam penyelengaraan peradilan adat memiliki batasan yaitu tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelakunya bukan warga masyarakat hukum adatnya, jadi kekuasaan peradilan adat hanya berlaku untuk masyarakat yang sama sama tunduk pada hukum adat tesebut. Putusan pengadilan adat hanya mengikat para pihak yang bersengketa dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sepanjang salah satu pihak tidak keberatan terhahadap keputusan tersebut. Pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan”.Putusan pengadilan adat tidak boleh memuat pidana kurungan dan pidna penjara. Dengan pemberian kewenangan memiliki peradilan adat bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dimaksudkan untuk menghormati hukum adat sekaligus memberikan ruang berlakunya hukum adat tersebut, sehingga diharapkan penegakan hukum di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat memenuhi rasa keadilan dan berjalan dengan lebih baik. i. Adanya Peraturan Daerah Khusus Perdasus Keberadaan peraturan daerah Perda baru dikenal setelah ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 diamandemen. Konsep Perda sangat berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daaerah, sehingga dalam menjalankan otonomi daerah dikenal prinsip pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan konteks otonomi daerah, keberadaanPerda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara merupakan produk hukum yang di buat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Pengertian peraturan daerah atau Perda dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 25 UU No. 23 Tahun 2014 “Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda kabupaten/Kota”. Hal yang berbeda mengenai kewenangan membentuk Perda dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Provinsi lain di indonesia, adalah adanya kewenangan membentuk Peraturan Daerah Khusus Perdasus. Pengertian Perdasus dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf i UU No. 21 Tahun 2001, “Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini”. Kedudukan pedasus dapat dilihat dalam penjelasan pasal 7 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 “Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus Perdasus serta Peraturan Daerah Provinsi Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat”. Seperti disebutkan di atas bahwa status otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat mengakibatkan Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki kewenangan yang berbeda dengan daerah lain di indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Perdasus, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 dan 3 UU No. 21 Tahun 2001, ketentuan tersebut adala 2 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini. 3 Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi. 27 Reny Rawasita, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK, Jakarta, 2009, h. 60. Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 201 Dari ketentun yang disebutkan di atas, bahwa materi muatan Perdasus, yaitu melaksanakan kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang otonomi khusus provinsi Papua dan Papua barat. Sedangkan kewenangan pembentukan Perdasus terdapat pada DPRP bersama Gubernur dengan pertimbangan MRP. Dari penjelasan yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa materi muatan dalamPerda provinsi adalah penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggarakan otonomi daerah dan tugas Perdasus adalah peraturan daerah Provinsi Papua dan Papua Baratdalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal pasal tertentu dalam undang undang nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. j. Pengaturan Mengenai Keuangan Daerah Akibat penerapan otonomi daerah, maka terdapat hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, salah satu hubungan tersebut berkaitan dengan keuangan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibutuhkan dana sangat besar, oleh sebab itu pemerintah daerah diberikan pendapatan sebagai hak untuk penyelengaraan pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 279 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014, yaitu “Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah”. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Menurut Insukindro, bahwa Pendapatan Asli Daerah PAD dapatdipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah Pendapatan asli daerah PAD merupakan dana yang berasal dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah. Dalam hal dana perimbangan yang menjadi perbedaan provinsi papua dan papua baratdengan daerah lain di indonesia adalah besaran dana perimbangan yang di peroleh. Selain itu dengan status otonomi khusus, provinsi papua dan papua barat juga mendapatkan dana otonom khusus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 294 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014, yaitu “Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat 2 huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus”. Dengan kekhususan dalam hal keuangan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat seperti yang disebutkan di atas, diharapkan provinsi Papua dan Papua Barat mampu mengerjar ketertinggalan dengan daerah lain di indonesia. Dengan dana yang besar diharapkan juga pemerintah Provinsi Papua dan Papua Baratdapat melaksanakan 28 Insukindro, et al, Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, Laporan Hasil Penelitian KKD FE UGM, Yogyakarta, 1994. h. 1. Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 202 pembangunan infrastruktur dan memberikan pelayanan atas kebutuhan kesehatan dan pendidikan, sehingga tujuan diadakan otonomi khusus dalam Negara Kesatuan republik Indonesi dapat terwujud yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. PENUTUP Dari hasil pembahasan tentang kedudukan otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diambil kesimpulan a. Bahwa pengakuan dan penghormatandaerah yang bersifat khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Pemberian otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiamerupakan pengakuan dan pengakomodasian setiap perbedaankarakteristik, potensidan latar belakang sejarah daerah papua dan papua barat kedalam sistem kebijakan nasional. Meskipun daerah otonomi khusus memiliki kewenangan lebih dan berbeda dengan daerah otonomi lainnya, tidak lantas menjadikan daerah otonomi khusus memiliki kedaulatan seperti halnya daerah otonomi lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2001, memberikan kewenangan berbeda kepada Provinsi Papua dan Papua Barat dalam penyelengaraan pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut adalah dapat memiliki bendera dan lambang daerah sebagai jati diri, pengaturan dewan perwakilan rakyat daerah yang berbeda dengan daerah lain di indonesia, pengaturan gubernur di provinsi papua dan papua barat, adanya majelis rakyat papua MRP, pengunaan nomenklatur distrik sebagai nama ganti kecamatan, adanya partai politik lokal, pengunaan sistem noken dalam penyelengaraan pemilihan umum Pemilu, pengadilan hukum adat, adanya peraturan daerah khusus Perdasus, pengaturan mengenai keuangan daerah. Kewenangan tersebut diatas dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, perlindungan hukum, penegakan HAM, serta partisipasi masyarakat papua dan papua barat dalam pemerintahan, sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia. Syofyan Hadi, dan Yaffed Septian Bernada, 203 DAFTAR BACAAN Agus Santosos, HM., 2003, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta Pustaka Pelajar. Anangkota, Muliadi, Reposisi Distrik Di Papua, Perspektif Kebijakan Penataan Kewenangan, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 12, April 2014. Manan, Bagir, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD TAHUN 1945, Jakarta Pustaka Sinar Harapan. _____, 2001, Meyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta PSH Fakultas Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Chalid, Pheni, 2005, Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan, Jakarta Kemitraan Untuk Tata Pemerintahan Yang Baik. Hoessein, Benyamin, Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, disampaikan pada diskusi kebijakan desentralisasi Bappenas, 27 November 2002. Insukindro, et al, 1994, Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, Yogyakarta Laporan Hasil Penelitian KKD FE UGM. Magnar, Kuntana, 1984, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Armico, Bandung, 1984; Mahmud Marzuki, Peter, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Media Group. Manzilati, Asfi, et.,al., Penguatan Fungsi Legislatif Dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran Studi Di DPRD Kota Batu, Journal Of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2 Oktober 2011. Muhammad Fajar Sidiq Widodo et. al., Ratio LegisPembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Analisis Pasal 2 ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Rawasita, Reny, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Jakarta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK, 2009. Riku kaho, Josef, 1988, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Peyelenggaraannya, JakartaRajawali Press. Simamora, Janpatar, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2011. Sumule, Agus, 2003, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta Gramedia Pustaka Utama; Wasistiono, Sadu, 2009, Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa, Bandung Fokusmedia. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Seketariat Negara. Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 204 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009Tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat juncto Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Seketariat Negara. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Seketariat Negara. Galih Raka SiwiReviansyah ErliantoMaharani NurdinThe existence of local political parties in Indonesia is a tangible form of the existence of special autonomy in a certain area. The specificity of a certain area is regulated in the 1945 Constitution Article 18B paragraph 1. In addition, the formation of local political parties is one of the human rights in the political field, as stated in Article 28E paragraph 3 of the 1945 Constitution. The research method uses a normative juridical approach with secondary data and analyzed descriptively qualitatively. Based on research, Papua Province has the right to form political parties see Article 28 paragraph 1 of the Papua Province Special Autonomy Law. However, the phrase "political party" is considered to have multiple interpretations, thus creating legal uncertainty. Through the decision of the Constitutional Court Number 41/PUU-XVII/2019, the legal uncertainty can be guaranteed by the Constitutional Court Decision. In the future, by looking at the background and real needs of the Papua Province, it is possible to form a Local Political Party in the Papua Province, considering the condition of the Papua Province as a special autonomous politik lokal di Indonesia merupakan wujud nyata adanya otonomi khusus di suatu daerah. Kekhususan suatu daerah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 1. Selain itu, pembentukan partai politik lokal merupakan salah satu hak asasi manusia di bidang politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, Provinsi Papua berhak membentuk partai politik lihat Pasal 28 ayat 1 UU Otsus Provinsi Papua. Namun, ungkapan “partai politik” dianggap memiliki multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019, ketidakpastian hukum dapat dijamin oleh Putusan MK tersebut. Ke depan, dengan melihat latar belakang dan kebutuhan riil Provinsi Papua, dimung­kinkan dibentuknya Partai Politik Lokal di Provinsi Papua, mengingat kondisi Provinsi Papua sebagai daerah otonomi ManzilatiMaftuhM FadliChanges in performance-based budgeting system performance budgeting that pro-motes community participation, provide an important role in Parliament as represen-tatives of the people drafting process, in accordance with Law no. 17 of 2003 on StateFinance. Implementation of the people’s rights in the budget can be realized in com-munity involvement in participatory planningand budgeting process. This study aimsto 1 to know legislators understanding in Batu City and its implementation to thefunction of budgeting, 2 to evaluate the performance of budgeting in Batu a qualitative approach, results of this study are 1 Legislators’ understandingin Batu City tend to function as a means of budgeting “bargain” with local govern-ment, and lack of touch on the substance to the public welfare, 2Parliament hasused “Alat Kelengkapan Dewan” associated with the budgeting of the “BadanAnggaran”, frequently board members’s budget is more than the amount of budgetapproved by the municipal government of Batu City. But this condition still happenedbecause the government afraid of the revenue and expenditure budget APBD notapproved by parliament. Keywords budget, parliament batu, legislative functionsMuliadi AnangkotaReposisi Distrik Di PapuaAnangkota, Muliadi, Reposisi Distrik Di Papua, Perspektif Kebijakan Penataan Kewenangan, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 12, April Daerah InvestasiPheni ChalidChalid, Pheni, 2005, Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan, Jakarta Kemitraan Untuk Tata Pemerintahan Yang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, Yogyakarta Laporan Hasil Penelitian KKD FE UGMInsukindroInsukindro, et al, 1994, Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, Yogyakarta Laporan Hasil Penelitian KKD FE Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah AdministratifKuntana MagnarMagnar, Kuntana, 1984, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Armico, Bandung, 1984;Ratio LegisPembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Analisis Pasal 2 ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 TahunMuhammad Fajar Sidiq WidodoMuhammad Fajar Sidiq Widodo et. al., Ratio LegisPembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Analisis Pasal 2 ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas BrawijayaTahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang DemokratisJanpatar SimamoraSimamora, Janpatar, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2011.
Provinsiini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua.
– Hallo pengguna setia web ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai Berikut Ini Yang Termasuk Kedalam Kekhususan Provinsi Papua Adalah …. Nah untuk itu, agar kalian mengetahui apa jawaban atas pertanyaan ini simaklah penjelasan dibawah ini. A. Mendapat Dana Bagi RataB. Adanya Partai Politik LokalC. Walikota Dipilih Oleh GubernurD. Adanya Majelis Rakyat PapuaE. Gubernur Ditetapkan Bukan Melalui Pemilihan Jawaban Pendahuluan Otonomi Khusus Otsus bagi Provinsi Papua merupakan sebuah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada provinsi papua, termasuk didalamnya provinsi – provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua Provinsi Papua Barat, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat demi prakarsa sendiri dimana berdasarkan aspirasi dan hak – hak dasar masyarakat papua. Pembahasan Di Indonesia sendiri ada beberapa daerah khusus, dimana ditambah 1 daerah khusus ibu kota. Daerah khusus di Indonesia antara lain , Aceh , Jogjakarta , Papua Berdasarkan Undang – Undang No 21 Tahun 2001 , papua mempunyai sebuah kekhususan didalamnya, diantaranya ialah Pengaturan kewenangan antara pemerintah RI dan pemerintah papua dilakukan secara kekhususan Pengakuan atas hak orang papua secara trategis dan mendasarPerwujudan penyelenggaraan pemerintahannya memiliki ciri” yang berbeda dengan propinsi lainPembagian sebuah wewenang, tugas, serta tanggung jawab yang tegas dan jelas, antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan sebuah kewenangan tertentu didalamnya. Dari penjelasan tersebut , dapat diketahui jawaban dari soal diatas ialah D. Adanya Majelis Rakyat Papua. Jadi, jika adik adik siswa/i khususnya masih dalam jenjang pendidikan yang masih binggung mengenai pertanyaan tersebut artikel dan lain lain, Maka makalah pembahasan ini sudah cukup mewakili jawaban untuk adik adik semua. Demikianlah pembahasan artikel mengenai sebuah pertanyaan, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan baru bagi para pembaca. Baca Juga Sistem Gilde Di BelandaAlat Analisis Yang Digunakan Untuk Memecahkan Masalah Dapat Dibagi Menjadi Dua Jenis Yaitu MetodeKata Kerja Mental
Papuaadalah provinsi yang terletak di pesisir utara Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia.Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini.Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua bagian barat.Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama
MK UU Otsus Papua Kekhususan Bagi Provinsi Papua Jumat, 15 Juli 2016 0712 WIB Video Cetak Dibaca 9962389 Penyerahan berita salinan putusan perkara pengujian UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua kepada Pemerintah diwakili Kemenkuham, Kamis 14/7 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie. Mahkamah Konstitusi MK menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua UU Otsus Papua. Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan, Kamis 14/7 yang diucapkan Ketua MK Arief Hidayat. “Amar putusan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Arief yang didampingi para hakim konstitusi lainnya saat mengucapkan putusan perkara No. 34/PUU-XIV/2016 di ruang sidang pleno MK. Setelah menelaah secara saksama UU Otsus Papua, Mahkamah berpendapat pemberian otonomi khusus dalam undang-undang a quo adalah dititikberatkan pada tingkat provinsi. Ketentuan demikian, menurut Mahkamah, sangat jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b UU Otsus Papua yang menyatakan “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.” Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Otsus Papua dinyatakan bahwa “Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Demikian juga dengan norma dalam undang-undang a quo yang mengatur kekhususan pada tingkat provinsi, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP yang sebagian anggotanya diangkat dan sebagian lainnya dipilih melalui pemilihan umum Pasal 6 UU Otsus Papua; Majelis Rakyat Papua MRP yang beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP Pasal 19 UU Otsus Papua; Calon gubernur dan calon wakil gubernur orang asli Papua Pasal 12 UU Otsus Papua ; Peraturan Daerah Khusus Perdasus dan Peraturan Daerah Provinsi Perdasi yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur Pasal 29 UU Otsus Papua. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang memohon penambahan syarat jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Papua harus orang asli Papua dan syarat ijazah sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota justru akan mengacaukan ketentuan pasal lain. “Sebab maksud pembentukan undang-undang a quo bukanlah otonomi khusus bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua, melainkan hanya semata-mata Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sama sekali tidak tampak maksud pembentuk undang-undang untuk memperluas kekhususan demikian hingga mencakup pula pemerintahan daerah kebupaten/kota,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul. Permohonan yang teregistrasi dengan No. Perkara 34/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Hofni Simbiak, Robert D. Wanggai, dan Benyamin Wayangkau. Para Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua. Pada dasarnya, Pemohon menganggap bahwa otonomi khusus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka NKRI. Pemberian kewenangan ini juga merupakan kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuannya. Selain itu, pengutamaan orang asli Papua dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Papua sesuai dengan semangat UU Otsus Papua, dan secara konstitusional perlakuan khusus tersebut dapat dibenarkan. Persyaratan “harus orang Papua asli” merupakan pengakuan serta penghormatan atas satuan pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat, maka seharusnya pemberlakuan persyaratan tersebut tidak hanya untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur saja tetapi juga jabatan kepala daerah tingkat kabupaten maupun walikota pun diberlakukan persyaratan yang sama. Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 12 UU Otsus Papua adalah konstitusional bersyarat. Nano Tresna Arfana/lul TesWawasan Kebangsaan - TWK. Berikut ini yang termasuk kedalam kekhususan Provinsi Papua adalah . Panglima Komando Mandala adalah . demokrasi dan berbentuk Federasi.Merupakan bunyi Konstitusi RIS 1949 Pasal . didambakan merupakan pengertian dari nilai menurut . Keimigrasian disebut dengan . Salah satu tokoh Jong Sumatranen Bond Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di ujung timur dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan nasional yaitu DKI Jakarta, membuat provinsi ini diberikan otonomi khusus. Secara arti otonomi daerah khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi tertentu, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dan juga berdasarkan aspirasi serta hak-hak dasar hukum otonomi daerah khusus ini tertuang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara yang telah diubah menjadi Perpu No. 1 Tahun 2008 LN Tahun 2008 No 57 dan TLN No 4843. Sehingga aturan yang disahkan setelah masa reformasi tersebut, mengatur segala kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan roda otonomi khusus. Selain sekitar 79 pasal yang menjelaskan tentang otonomi khusus, Provinsi Papua juga menggunakan Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Khusus Provinsi PapuaPemerintahanGuna mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Dan adapula badan khusus yang berguna sebagai penyelenggara otonomi khusus di Provinsi Papua, yakni Majelis Rakyat Papua MRP. Badan ini merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu, agar perlindungan hak-hak orang asli papua terlaksana dan berjalannya sesuai dengan norma dalam masyarakat, sebagai penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, serta yang terakhir pemantapan kerukunan hidup Dan EksekutifTataran legislatif mengatur DPRP mendapatkan 125 kursi. Hal ini dikarenakan jumlah anggota DPRP adalah 1 ¼ kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk tataran eksekutif, Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang disebut gubernur, dan juga akan dibantu oleh wakil gubernur. Dalam pemilihannya gubernur maupun wakil gubernur seperti daerah lainnya, tetapi ada penambahan syarat khusus untuk bisa menjadi gubernur dan wakil gubernut, yakni Orang asli PapuaTidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidanaTidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi satu ini terdiri dari orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya setiap perwakilan sepertiga dari total anggota MRP. Dan setiap pemilihannya, keanggotaan dan jumlah anggota MRP ditetapkan dengan Perdasus. Untuk masa keanggotaannya adalah lima tahun. Sedangkan untuk tugasnya adalah Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Papua Diberikan Otonomi KhususProvinsi Papua diberikan otonomi khusus karena untuk peningkatan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Dan melihat pengalaman sebelum reformasi, di mana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Sehingga otonomi khusus sebagai langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah di Papua dengan tetap mengacu pada asas-asas otonomi daerah. Kelimadaerah tersebut adalah Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang Aceh dan Papua, termasuk di dalamnya Papua Barat. Pertama, Provinsi Aceh. Provinsi ini mendapatkan status daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang tentang Otonomi

- Berikut ini penjelasan mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua disebutkan beberapa hal mengenai Otonomi Khusus. Dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2001 berisi Bab yang menyangkut Kewenangan Daerah, Bentuk dan Susunan Pemerintahan hingga Keuangan. Lantas, apa itu Otonomi Khusus? Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Dilansir Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan. Kemudian, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia HAM di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Asli Papua. Jalan Trans Papua Barat. Mengenal Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Berikut Penjelasannya. Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR via Beberapa hal yang diatur dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagai berikut BAB IV tentang Kewenangan Daerah 1. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini. 3. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi. 4. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Viewsoal latihan SKD CAT BKN part 3 (ok).docx from MATEMATIKA SD at SMAN 1 Malang. Soal No. 1 Berikut ini yang termasuk kedalam kekhususan Provinsi Papua adalah . A.Mendapat dana bagi hasil B.Adanya

Berikut Ini yang termasuk kedalam kekhususan Provinsi Papua adalah? Mendapat dana bagi hasil Adanya Majelis Rakyat Papua Gubernur ditetapkan bukan melalui pemilihan Adanya partai politik lokal Walikota dipilih oleh Gubernur Jawaban yang benar adalah B. Adanya Majelis Rakyat Papua. Dilansir dari Ensiklopedia, berikut ini yang termasuk kedalam kekhususan provinsi papua adalah Adanya Majelis Rakyat Papua. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Mendapat dana bagi hasil adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Adanya Majelis Rakyat Papua adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban C. Gubernur ditetapkan bukan melalui pemilihan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. Adanya partai politik lokal adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Walikota dipilih oleh Gubernur adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. Adanya Majelis Rakyat Papua. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Modulpelatihan guru mata pelajaran PPKn SMP kelompok kompetensi D (Perkembangan konsep PPKN SMP, penyusunan saintifik & instrumen penilaian serta perencanaan PTK)

Oleh M. Faisal, Guru SDN 214/IX Bukit Jaya, Muaro Jambi, Provinsi Jambi - Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland di dunia yang terletak di sebelah utara Australia. Besarnya hampir lima kali besarnya pulau Jawa. Di pulau ini terdapat Puncak Jaya, yaitu puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mdpl. Penduduk asli Papua disebut sebagai Orang Asli Papua OAP, yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Papua. Awalnya pulau ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian pada 30 Juni 2022 DPR RI mengesahkan tiga wilayah hasil pemekaran Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua juga Bentang Alam Perairan di Papua Provinsi Papua Papua beribukota di kota Jayapura, merupakan provinsi yang terletak di pesisir utara Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Provinsi Papua memiliki luas km² dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2022, jumlah penduduk Provinsi Papua sebanyak jiwa dengan kepadatan penduduk 12/km². Hamparan hutan hujan tropis mencapai 71 persen di wilayah Papua yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Tertulis dalam kitab Nagarakretagama, Papua merupakan bagian wilayah kerajaan Majapahit 1293–1520.

BerdasarkanUndang - Undang No 21 Tahun 2001 , papua mempunyai sebuah kekhususan didalamnya, diantaranya ialah : Pengaturan kewenangan antara pemerintah RI dan pemerintah papua dilakukan secara kekhususan. Pengakuan atas hak orang papua secara trategis dan mendasar. Perwujudan penyelenggaraan pemerintahannya memiliki ciri" yang berbeda
Kekhususan Provinsi Papua – Hallo pengguna setia web ini, pada ke sempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai Kekhususan Provinsi Papua ? […] Berikut Ini Yang Termasuk Kedalam Kekhususan Provinsi Papua Adalah – Hallo pengguna setia web ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai Berikut Ini Yang Termasuk Kedalam […]
Ibukota Provinsi Papua adalah Jayapura. O iya, sebelum disebut dengan Papua, provinsi satu ini disebut dengan Irian Jaya dengan wilayah yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Nah, berikut ini daftar kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Papua beserta pusat pemerintahannya. Simak, yuk!
JAKARTA, - Provinsi Papua resmi dimekarkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengesahkan tiga rancangan undang-undang RUU pembentukan tiga provinsi Daerah Otonomi Baru DOB di Papua. Keputusan itu disetujui oleh anggota dewan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 30/6/2022 provinsi baru itu adalah Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Masing-masing provinsi baru itu juga mempunyai nama adat. Baca juga 3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak Sejarah Peradaban Berikut ini penjelasan profil singkat tentang wilayah dan ragam suku yang bermukim di ketiga provinsi baru itu 1. Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Tengah mempunyai nama adat Mee Pago. Ibu kota Provinsi Papua Tengah adalah Kota Timika yang berkedudukan di Kabupaten Nabire. Wilayah yang termasuk Provinsi Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak. Wilayah perbatasan Provinsi Papua Tengah atau Mee Pago adalah sebagai berikut Utara Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat Selatan Laut Arafura Timur Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan Mayoritas suku yang mendiami Provinsi Papua Tengah adalah Mee. Sedangkan suku minoritas yang bermukim di wilayah Mee Pago adalah Damal, Dani, Moni, dan Nduga. Ciri khas wilayah suku Mee adalah mereka hidup di sekitar Danau Paniai, Danau Tage, Danau Tigi, Lembah Kamu sekarang Dogiyai, dan Pegunungan Mapiha/ Mapisa. Mata pencaharian utama Suku Mee adalah bertani dan beternak. Namun, mereka juga masih melakukan kegiatan lainnya seperti di bidang perikanan dan perdagangan. Baca juga RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru Wilayah Mee Pago mempunya sejumlah komoditas unggulan. Kabupaten Dogiyai dan Paniai dikenal unggul dalam memproduksi komoditas kopi dan ubi jalar. Komoditas unggulan dari Kabupaten Nabire adalah jeruk, peternakan babi, dan padi. Komoditas gaharu dikembangkan di Kabupaten Intan Jaya. Sedangkan Kabupaten Mimika ditetapkan sebagai daerah pengembangan tambang tembaga dan batu bara. Dikutip dari situs wilayah Mee Pago juga mempunyai potensi lahan belum digarap yang sangat besar. Di Kabupaten Paniai tersedia potensi lahan seluas hektare, dan yang baru dimanfaatkan sebanyak 0,49 Persen. Baca juga Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik Kemudian di Kabupaten Nabire terdapat potensi seluas hektare dan baru dimanfaatkan 4,32 persen. Sementara di Kabupaten Mimika tersedia lahan sebesar hektare dan baru dimanfaatkan sebesar 0,44 persen. 2. Provinsi Papua Pegunungan Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan adalah Kota Wamena yang berada di Kabupaten Jayawijaya. Provinsi Papua Pegunungan mempunyai nama adat La Pago. Wilayah yang termasuk ke dalam Provinsi Papua Pegunungan adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo. Baca juga Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah Terdapat 23 suku yang mendiami wilayah Provinsi Papua Pegunungan, yakni Dani Dem Ndugwa Ngalik Ngalum Nimbora Pesekhem Pyu Una Uria Himanggona Karfasia Korapan Kupel Timorini Wanam Biksi Momuna Murop Sela Sarmi Nayak Nduga Yali Suku Nayak menempati wilayah di Lembah Baliem sekitar Kota Wamena ke arah Gunung Trikora. Sebagian besar mata pencaharian Suku Nayak adalah sebagai petani ubi dan keladi. Makanan pokok mereka adalah ubi, sayur dan babi, yang dimasak dengan cara ditimbun dengan batu panas. Suku Nduga menghuni pegunungan tengah bagian selatan. Suku itu meyakini nenek moyang mereka berasal dari Seinma, yaitu suatu kampung di Kurima. Masyarakat Nduga dibedakan atas masyarakat yang berdiam di daerah panas seperti di Mapenduma, daerah pertengahan seperti Mbua, dan masyarakat di daerah dingin seperti di Yigi. Baca juga Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan InkonstitusionalBuat memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Nduga mempunyai mempunyai perkebunan dan kawasan khusus untuk berburu. Karena berada di wilayah pengunungan, ada sejumlah komoditas unggulan yang dihasilkan dari wilayah La Pago yakni kopi, ubi jalar, buah merah, bawang, gaharu, karet, nanas, jeruk dan sayuran. Selain untuk kebutuhan di wilayah La Pago, komoditas-komoditas ini dijual ke wilayah lain, seperti dikutip dari Papua Pegunungan juga menjadi satu-satunya provinsi yang terkunci daratan landlocked. Wilayah mereka tidak berbatasan dengan perairan atau laut. Wilayah perbatasan Provinsi Papua Pegunungan atau La Pago adalah sebagai berikut Utara Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Tengah Selatan Provinsi Papua Selatan Timur Papua Nugini Baca juga Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah Provinsi Papua Pegunungan berbatasan dengan Provinsi Papua tengah pada sisi barat. 3. Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Selatan mempunyai nama adat Anim Ha. Ibu Kota Provinsi Papua Selatan adalah Kota Merauke di Kabupaten Merauke. Wilayah yang termasuk dalam Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. Wilayah perbatasan Provinsi Papua Selatan atau Anim Ha adalah sebagai berikut Utara Provinsi Papua Pegunungan Barat Provinsi Papua Tengah dan Laut Arafura Selatan Laut Arafura Timur Papua Nugini Suku yang mendiami wilayah Papua Selatan adalah Marind Anim. Mereka terdiri dari tujuh marga besar yaitu Gebze Kaize Samkakai Ndiken Mahuze Balagaize Basik-basik Masyarakat Marind Anim masih mempertahankan pola kehidupan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Dikutip dari sagu merupakan sumber makanan pokok masyarakat Marind Anim. Baca juga Massa Demo di Gedung DPRD, Tuntut Timika Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Selain itu, sagu juga digunakan dalam ritual peradilan adat, musyawarah dan perkawinan. Masyarakat Marind Anim terkenal pandai meracik makanan khas yang berasal dari olahan sagu. Mereka juga memanfaatkan pohon sagu untuk membuat perahu dan bahan bangunan rumah. Maka dari itu masyarakat Marind Anim sangat menghormati pohon sagu sehingga harus dihormati dan dipelihara. Suku Marind Anim bermukim di selatan dari bagian bawah Sungai Digul, sebelah timur Pulau Yos Sudarso, dan bagian barat Sungai Maro area kecil melewati Maro di bagian bawah, termasuk Merauke. Suku lainnya yang berada di wilayah Anim Ha adalah Suku Asmat. Mereka dikenal dengan hasil ukiran kayu yang unik. Baca juga Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua Masyarakat Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal cara hidup, sturktur sosial dan ritual. Suku Asmat yang bermukim di pesisir pantai juga terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesty dan Sungai Nin, serta Suku Simai. Cepat Dalam Rapat Paripurna di DPR terkait pengesahan RUU DOB, seluruh anggota DPR menyatakan setuju secara bulat. "Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat. Salah satu anggota DPR RI kemudian mengajukan interupsi, namun tidak dikabulkan oleh Dasco. "Interupsi nanti ya. Kita lagi pengambilan keputusan," ujarnya. Baca juga RUU Pemekaran Papua Disahkan, Indonesia Punya 37 Provinsi "Kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Dasco lagi. "Setuju," jawab para anggota Dewan. Pembahasan soal pembentukan tiga provinsi baru di Papua ini dilakukan cukup cepat. Hanya butuh waktu 2,5 bulan bagi DPR RI untuk membuat tiga provinsi baru di Papua, terhitung sejak tiga rancangan undang-undang RUU tentang provinsi baru ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum Badan Legislatif Baleg pada 12 April 2022. Penulis Vitorio Mantalean Editor Sabrina Asril Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
DalamUndang-Undang ini yang dimaksud dengan: adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Konstitusi Berlaku. 26 Jul, 2022. UU 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berikut Ini yang termasuk kedalam kekhususan Provinsi Papua adalah? Mendapat dana bagi hasil Adanya Majelis Rakyat Papua Gubernur ditetapkan bukan melalui pemilihan Adanya partai politik lokal Walikota dipilih oleh Gubernur Jawaban B. Adanya Majelis Rakyat Papua. Dilansir dari Ensiklopedia, berikut ini yang termasuk kedalam kekhususan provinsi papua adalah adanya majelis rakyat papua. Dapatkan info dari Penakuis Terbaru tentang cpns,PGP,CPG,UT ,pppk dan kumpulan soal. Mari bergabung di Grup Telegram "Penakuis", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 1fSSKV.
  • n0ifgcc3ed.pages.dev/772
  • n0ifgcc3ed.pages.dev/417
  • n0ifgcc3ed.pages.dev/505
  • n0ifgcc3ed.pages.dev/990
  • n0ifgcc3ed.pages.dev/774
  • n0ifgcc3ed.pages.dev/433
  • n0ifgcc3ed.pages.dev/131
  • n0ifgcc3ed.pages.dev/746

    • berikut ini yang termasuk kedalam kekhususan provinsi papua adalah